TAMBAH 5 KABUPATEN/KOTA, LANJUTKAN KOSTRATANI
Banjarbaru, - Setelah beberapa waktu lalu telah selesai melaksanakan sosialisasi dan koordinasi terkait Program Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani) di Balai Penyuluhan Pertanian yang ada di 3 Kabupaten di Kalimantan Selatan (Banjar, Tanah Laut dan Tanah Bumbu).
SMK-PP Negeri Banjarbaru kembali dipercaya oleh Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) untuk menambah wilayah BPP yang akan di jadikan Kostratani di 3 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
Sebelum pelaksanaan sosialisasi di 5 wilayah tersebut, Tim Kostratani SMK-PP N Banjarbaru mengadakan rapat koordinasi yang bertempat di Ruang Rapat SMK-PP N Banjarbaru (24/8).
Rapat Koordinasi yang dipimpin Kepala Sekolah dan Kasubag Tata Usaha SMK-PP N Banjarbaru ini membahas tentang persiapan dan kesiapan yang akan dilaksanakan, seperti Penaggungjawab per Kabupaten/Kota, Tim yang berangkat serta koordinasi dengan Dinas terkait.
Dibuka oleh Kasubag Tata Usaha, Isnanto Purwokusumo menyampaikan, “Kita ketambahan sekitar 35 BPP, diantaranya Banjarmasin, Banjarbaru, Hulu Sungai Utara, Balangan dan Tabalong, nanti kita harus mengkonekkan BPP di 3 Kabupaten dan 2 Kota ini menjadi BPP Kostratani”, Ujarnya.
Lanjut Kepala Sekolah, Budi Santoso, “Sebenarnya kita memilih Kota Banjarbaru dan Kabupaten Kapuas karena ada anggaran Food Estate namun dari daftar yang keluar sudah di ambil BBPP Binuang sehingga kita mengambil wilayah lain di Kalimantan Selatan, sehingga kita ambil 3 Kabupaten dan 2 Kota itu, Jadi apa strategi yang kita lakukan supaya target 31 Agustus ini semua BPP di atas terkoneksi”, Jelasnya.
Dengan lanjutan sosialisasi Kostratani di 3 Kabupaten dan 2 Kota menjadi BPP Kostratani, nantinya mereka harus terkoneksi dengan AWR Kementerian Pertanian per 31 Agustus 2020 dan nantinya selalu melaporkan perkembangan wilayahnya di setiap minggunya melalui laporan utama.
Penambahan wilayah ini untuk mendukung program Kostratani dimana nantinya menjadikan BPP sebagai pusat pembangunan pertanian yang melibatkan seluruh pelaku pertanian yang ada di Kecamatan. Sehingga nantinya pegawai yang di tunjuk sebagai penanggung-jawab setiap BPP harus memantau dan mengawal BPP yang menjadi tanggung-jawabnya.
Tim Humas SMK-PP Negeri Banjarbaru
